Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, pencatatan biodata penduduk dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Surat pengantar (asli) dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain; b. Fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; c. Fotokopi bukti pendidikan terakhir; d. Apabila tidak memiliki syarat b dan c, maka mengisi surat keterangan tidak memiliki dokumen kependudukan. Tata Cara. a. Pemohon mengisi Formulir Biodata Keluarga (F-1.01)' b. Pemohon menyerahkan surat pengantar RT dan RW (tidak diperlukan untuk anak yang baru Iahir dengan orang tua yang sudah terdaftar dalam database kependudukan); c. Pemohon menyerahkan fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (seperti paspor, surat keterangan lahir dari RS/ Puskesmas/Klinik); d. Pemohon menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah); e. Apabila huruf c dan huruf d tidak dimiliki, maka Pemohon mengisi Surat Peryataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan (F 1 .0a); f. Pemohon menyerahkan surat pernyataan (asli) tidak keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost; g. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh penduduk, Dinas memberikan Biodatanya. Catatan: Untuk pelayanan onlineldaring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, bahwa dalam hal NIK yang tercantum pada KTPeI berbeda dengan NIK yang tercantum pada Dokumen kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga atau badan hukum lndonesia, maka NIK yang berlaku adalah NIK yang tercantum pada KTPel.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, bahwa NlK berlaku seumur hidup dan selamanya tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili

Tidak perlu mengubah data pada dokumen kependudukan calon jamaah haji. Data yang tercantum di BPIH (Biaya Penyelenggaraan lbadah Haji) hanya digunakan untuk kepentingan haji dan tidak mempengaruhi dokumen kependudukan resmi yang dimiliki. Oleh karena itu, perubahan data pada dokumen kependudukan tidak diperlukan untuk tujuan ibadah haji.

Untuk meningkatkan persentase IKD (ldentitas Kependudukan Digital) agar sesuai target di tahun 2024, upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan menerapkan strategi jemput bola. lni bisa dilakukan dengan mengunjungi kantor-kantor, sekolah, perguruan tinggi, serta tempat-tempat lain di mana masyarakat sering berkumpul. Selain itu, setiap penduduk yang datang ke Disdukcapil untuk mengurus dokumen kependudukan juga bisa langsung diaktivasi IKD-nya. Dengan pendekatan proaktif ini, diharapkan lebih banyak penduduk yang akan terdaftar dalam sistem IKD sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk menindaklanjuti data tersebut, dapat mengajukan permohonan penonaktifan data kepada Ditjen Dukcapil. Sehingga diharapkan Ditjen Dukcapil Kemendagri dapat menonaktifkan data NIK yang tidak valid , agar data kependudukan menjadi lebih akurat dan tidak mengganggu proses administrasi lain nya.

Benar, semua kabupaten/kota harus dituliskan Kabupaten atau Kota pada dokumen penduduk untuk menunjukkan tempat atau peristiwa yang terkait. lni terutama penting ketika terdapat kabupaten dan kota dengan nama yang sama di suatu wilayah, untuk menghindari kebingungan antara kedua entitas tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, bahwa Nomor KK berlaku u ntuk selamanya, kecuali terjad i perubahan Kepala Keluarga. Berarti dalam ha! kepala keluarga pindah alamat dan tidak diikuti oleh anggota keluarga lainnya akan diterbitkan nomor kartu keluarga baru.

Berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 61 ayat (1) pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah: a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga; b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK. Dalam hal ini penduduk yang telah memilki KTP-el yang bertempat-tinggal seorang diri dapat diterbitkan Kartu Keluarga dengan status kepala keluarga.

a. Bila anak sambung/anak tiri tersebut adalah anak yang dibawa dari perkawinan yang sah orang tuanya, maka pencantuman dalam KK pada kolom SHDK bagi anak sambung/anak tiri dicantumkan dengan status anak. Walaupun dalam kolom SHDK tercantum status anak, namun pada kolom nama orang tua nama yang tercantum adalah nama orang tua biologis dari anak sambung/anak tiri tersebut. b. Dalam hal ayah sambung dari anak sambung/anak tiri tersebut tidak dapat menunjukkan buku nikah/akta perkawinan, maka pencantuman dalam KK pada kolom SHDK bagi anak sambung/anak tiri dicantumkan dengan status lainnya (karena tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Keluarga). Dalam hal ibu sambung sebagai kepala keluarga dari anak sambung/anak tiri tersebut dan tidak dapat menunjukkan buku nikah/akta perkawinan, maka pencantuman dalam KK pada kolom SHDK bagi anak sambung/anak tiri dicantumkan dengan status lainnya (karena tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Keluarga).

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, pada formulir Biodata Keluarga (F-1.01) khususnya kolom Jenis pekerjaan terdapat 99 (sembilan puluh sembilan) jenis pekerjaan, jenis pekerjaan PPPK belum terakomodir dalam formulirBiodata Keluarga (F-1.01). Sehubungan dengan hal tersebut, untuk pekerjaan PPPK menggunakan jenis pekerjaan lainnya pada saat pengisian formulir Biodata Keluarga (F-1.01)

Untuk memastikan ahli waris tetap dapat menerima bantuan sosial (Bansos) setelah anggota keluarga meninggal, Iangkah pertama yang harus dilakukan adalah menerbitkan akta kematian untuk penduduk yang telah meninggal tersebut. Setelah akta kematian diterbitkan, informasi tentang kematian tersebut harus diperbarui dalam Kartu Keluarga (KK). Proses ini dilakukan dengan melaporkan kematian ke Disdukcapil tempat domisili, yang kemudian akan memperbarui data dalam KK dan memastikan bahwa hak ahli waris untuk menerima Bansos tetap terjamin.

Ya, SPTJ IV F. 1 -05 sebaiknya digunakan untuk pasangan dalam Kartu Keluarga yang status perkawinannya sudah tertulis sebagai Kawin, namun pernikahannya belum tercatat resmi.

Ya, dapat mencetak mandiri Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KlA) langsung di Alat Dukungan Mandiri (ADIV) menggunakan aplikasi IKD dengan langkah-langkah berikut: a. Cetak mandiri KK: 1) Buka aplikasi lKD. 2) Pilih menu Dokumen. 3) Pilih dokumen KK. 4) Masukkan PlN. 5) Klik tombol Bagikan. 6) Pindai QR Code menggunakan mesin ADM. 7) Tunggu beberapa saat hingga dokumen selesai dicetak. b. Cetak mandiri KIA: 1) Buka aplikasi lKD. 2) Pilih menu Data keluarga. 3) Pilih data anak yang ingin dicetak KIA-nya. 4) KIik tab lainnya. 5) Klik tombol Bagikan. 6) Masukkan PlN. 7) Klik tombol Bagikan. 8) Pindai QR Code menggunakan mesin ADM. 9) Tunggu beberapa saat hingga dokumen selesai dicetak. Dengan mengikuti langkah-!angkah tersebut dapat mencetak dokumen KK dan KIA secara mandiri menggunakan ADIVI dengan bantuan aplikasi lKD.

a. Penerbitan dokumen kependudukan dapat dibantu pelaporannya oleh orang lain, dengan penjelasan: 1) Berdasarkan amanat Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Gara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam hal penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia tidak mampu (kondisi tidak mampu meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental) melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dibantu oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan Perwakilan Republik lndonesia atau meminta bantuan kepada orang lain. 2) Bantuan dari orang lain sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dilengkapi dengan surat kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan (F-1.07) yang ditandatangani oleh penduduk yang memberikan kuasa dan penduduk yang diberikan kuasa. Format surat kuasa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. 3) Merujuk huruf a dan huruf b di atas, maka penerbitan dokumen kependudukan dapat diwakilkan oleh orang lain selama penduduk yang bersangkutan tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan dilengkapi surat kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan (F-1.071 yang telah ditandatangani oleh penduduk yang memberikan kuasa dan penduduk yang diberikan kuasa. b. Surat kuasa dari Tania tidak dapat digunakan dalam pelayanan administrasi kependudukan karena format surat kuasa tersebut tidak sesuai dengan format surat kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan (F-1.07) yang diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. c. Sehubungan dengan kurang telitinya Disdukcapil Kota Tomohon dalam melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen (tidak memperhatikan masa berlaku ITAP atas nama Tania yang telah habis masa berlakunya pada bulan November 20231 dalam pelaporan perubahan elemen data kependudukan sehingga terbit Kartu Keluarga baru pada tanggal 28 Desember Tahun 2023, maka Kartu Keluarga yang telah diterbitkan tersebut dilakukan pembatalan.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, penerbitan KTPeI bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan: a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin; dan b. Fotokopi KK. Tata cara. a. Penduduk mengisi Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F-1 .02) dan melampirkan persyaratan; b. Dinas menerbitkan KTPel.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, orang asing boleh memiliki KTP-el jika memiliki lzin Tinggal tetap dan terdaftar sebagai penduduk, dengan persyaratan: a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin; b. Fotokopi KK; dan c. Fotokopi dokumen perjalanan dan fotokopi Kartu lzin Tinggal Tetap. Tata cara: a. Penduduk mengisi Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F-1 .02) dan melampirkan persyaratan; dan b. Dinas menerbitkan KTP-el.

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa setiap perubahan elemen data yang terdapat di dalam KTPel, penduduk pemilik KTPeI wajib melaporkan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk dilakukan perubahan atau penggantian dokumen kependudukan, termasuk juga jika terjadi pemekaran wilayah yang berdampak pada perubahan alamat pada dokumen kependudukan (KK, KTPeI dan KIA).

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016, bahwa penerbitan KTP-el bagi penduduk di luar domisili dapat dilakukan dengan ketentuan: a. Telah melakukan perekaman data; b. Kehilangan KTP-el di luar domisili; dan c. Rusak KTP-el di luar domisili. Catatan: Ha! tersebut dapat dilakukan apabila tidak terdapat perubahan elemen data kependudukan.

Perbedaan: a. KTPeI bagi WNI berwarna biru gradasi sedangkan bagi WNA benrvarna oranye gradasi. b. KTPeI untuk WNI ditulis berlaku seumur hidup sedangkan KTPeI untuk WNA terdapat masa berlakunya sesuai dengan izin tinggal tetap yang diterbitkan Direktorat Jenderal lmigrasi Kementerian Hukum dan HAtvl. c. Seluruh elemen data KTPeI untuk WNI ditulis dalam Bahasa lndonesia sedangkan beberapa elemen data yang dimuat di dalam KTPeI untuk WNA seperti jenis kelamin, agama, status perkawinan, pekerjaan, ditulis dalam Bahasa lnggris. d. Elemen data Kewarganegaraan untuk KTP-el WNI diisi lndonesia, sedangkan untuk KTPeI WNA diisi sesuai dengan Kewarganegaraan masing-masing.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan l/enteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015, bahwa perubahan elemen data pas foto dilakukan apabila penduduk mengalami perubahan fisik secara permanen atau adanya kerusakan fisik KTPeI dilakukan dengan cara: a. [Vengajukan permohonan perubahan kepada Disdu kcapil Kabu paten/Kota; b. Pencatatan perubahan nama melalui SIAK; dan c. Perubahan elemen data pas foto pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTPeI yang baru.

Untuk mencegah pencetakan ulang KTPeI yang berulang kali dengan alasan hilang, setiap permohonan pencetakan ulang harus disertai dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian. Dengan adanya surat keterangan ini, proses pencetakan ulang KTP-el akan lebih terkontrol dan hanya dilakukan jika benar-benar di per! ukan.

Sebaiknya perbankan juga melakukan verifikasi menggunakan card reader dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ditjen Dukcapil, tidak hanya melalui verifikasi fisik KTPe!. Penduduk dapat mengganti foto KTP untuk keperluan khusus, misalnya perubahan penampilan yang signifikan seperti operasi plastik atau mengenakan jilbab. Penggantian foto KTPe! akan memerlukan blangko KTPeI baru untuk memperbarui data visual pada dokumen resmi tersebut.

Proses pengadaan blangko KTPeI tidak diserahkan kepada kabupaten/kota karena: a. Untuk menjaga keseragaman spesifikasi blangko, sehingga setiap KTPeI memiliki standar yang sama dalam hal kualitas dan keamanan. b. Untuk memastikan keamanan data KTPe! elektronik yang tercetak di dalamnya. Ketentuan ini sesuai dengan U ndang-Undang 23 Tahun 2006 Pasal 5 huruf f , di mana pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) memiliki kewenangan dalam pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko dokumen kependudukan. Dengan dem ikian, pengadaan blangko KTPeI dipegang oleh pemerintah pusat untuk memastikan standar keamanan dan keseragaman yang diperlukan dalam dokumen kependudukan.

Berdasarkan Bab lll Pasal I dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019, penerbitan dokumen kependudukan bagi korban bencana alam/bencana sosial dilaukan dengan tata cara sebagai berikut: a. Petugas Disdukcapil melakukan pengecekan bimetrik korban bencana alam/bencana sosial; b. Bagi penduduk yang sudah tercantum dalam basis data kependudukan mengisi/diisikan dalam formulir pendaftaran peristiwa kependudukan dengan kode (F-1 .02) atau formulir pendataan rentan adminduk. c. Penduduk mengisi atau diisikan formulir biodata keluarga dengan kode (F-1 .01) apabila belum masuk dalam basis data kependudukan; d. Penerbitan surat keterangan pengganti tanda identitas (SKPTI) sampai diterbitan dokumen kependudukan yang baru; e. Bagi penduduk korban bencana alam /bencana sosial yang meninggal dunia diterbitkan akta kematian.

Berdasarkan Bab lV Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019, penerbitan dokumen kependudukan bagi orang terlantar dilakukan dengan cara: a. Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; b. Pendataan dilakukan dengan mendatangi tempat yang sudah ditentukan paling sedikit meliputi: Panti asuhan; Panti jompo; Panti sosial; Rumah Sakit Jiwa; Lembaga Pemasyarakatan; dan Tempat penampungan lainnya c. Penentuan tempat dilakukan bersama dengan perangkat daerah terkait Disdukcapil Kabupaten/Kota secara aktif berkoordinasi dengan daerah untuk menentukan tempat pendataan penduduk rentan adminduk; d. Selain mendatangi tempat tertentu Disdukcapil Kabupaten/Kota dapat melakukan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi anak dan orang dewasa yang hidup dijalan dan atau diluar pengasuhan keluarga; e. Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi anak dan orang dewasa yang hidup dijalan/atau diluar pengasuhan keluarga dilakukan bersama perangkat terkait.

Pada waktu penduduk mengisi Formulir Biodata Keluarga (F-1.01) untuk mendapatkan NlK, tertera di formulir pada nomor 28 disebutkan apakah sebagai penyandang disabilitas atau bukan dan pada nomor 29 dipertanyakan ragam penyandang disabilitasnya, apabila sudah masuk dalam database untuk selanjutnya dapat dicetak biodata oleh Disdukcapil.

a. Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi komunitas terpencil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapi! Kabupaten/Kota. b. Pendataan Penduduk rentan adminduk dilakukan terhadap: 1) Komunitas terpencil yang tempat tinggalnya menetap; 2) Komunitas terpencil yang Komunitas terpencil yang memiliki pola hidup berpindah-pindah. c. Pendataan Penduduk Rentan Adminduk kependudukan dilaksanakan dengan men'iatangi tempat komunitas terpencil bermukim; d. Pendataan Penduduk Rentan Adm induk dilaksanakan dengan mendatangi tempat komunitas terpencil bermukim sementata.

a. Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Adminduk bagi penduduk yang menempati Kawasan Hutan, tanah Negara, dan/atau dalam kasus pertanahan dilaksanakan berdasarkan rekomendasi tim pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan adminduk masing-masing Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Walikota. b. Tim paling sedikit terdiri dari penruakilan dinas/instansi dinas atau cabang dinas provinsi yang melaksanakan urusan pemerntahan bidang kehutanan yang wilayah kerjanya mencakup wilayah tempat tinggal penduduk: 1) Kantor pertanahan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang agrarian dan penataan ruang. 2) Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. 3) Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kehutanan. 4) Kepala desa atau sebutan lainnya/lurah yang wilayah kerjanya melingkupi wilayah tempat tinggal penduduk 5) Camat yang wilayah kerjanya melingkupi wilayah tempat tinggal penduduk. 6) Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 7) Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum perlindungan rakyat.

Berdasarkan ketentutan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 bahwa syarat pengurusan pindah penduduk adalah Fotokopi Kartu Keluarga, dengan tata caranya sebagai berikut: a. WNI mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1 .03); b. WNI melampirkan fotokopi KK; c. Dalam hal penduduk menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; d. Apabila Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga pindah, maka Disdukcapi! Kabupaten/Kota menerbitkan KK dengan nomor KK tetap; e. Dalam hal Kepala Keluarga tidak pindah, maka Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan KK dengan nomor KK tetap; f. Dalam hal Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah, maka Disdukcapil menerbitkan KK dengan nomor KK baru; g. Dalam hal anggota keluarga yang tidak pindah dan tidak memenuhi syarat menjadi Kepala Keluarga maka ditumpangkan ke Kartu Keluarga lainnya dan diterbitkan Kartu Keluarga karena menumpang; h. Disdukcapil menarik KTP-el dan/atau KIA bagi penduduk yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; i. Disdukcapil memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat !ama; dan j Disdukcapil menerbitkan KK bagi penduduk yang pindah dengan alamat baru. Catatan: a. Tidak perlu diterbitkan SKPWNI; b. Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

Berdasarkan ketentutan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 bahwa syarat pengurusan pindah penduduk adalah Fotokopi Kartu Keluarga. Penduduk mengurus penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) dari Disdukcapil daerah asal selanjutnya SKPWNI diserahkan ke Disdukcapil daerah tujuan untuk dilakukan penerbitan KK dan KTP-el/KlA dengan alamat baru. Tata cara mengurus SKPWNI dari daerah asal: a. WNI mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1 .03); b. WNI melampirkan fotokopi KK; c. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah; d. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah; e. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali; f . Disdukcapil menerbitkan SKPWNI bagi penduduk yang pindah; dan g. Disdukcapil tidak menarik KTPeI dan/atau KIA penduduk yang pindah, karena KTPeI dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan. Catatan: Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya. Tata cara ketika telah berada di daerah tujuan: a. WNI menyerahkan SKPWNI di Disdukcapil Tujuan; b. Dalam hal WNI menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah di tempat layanan tujuan; c. WNI menyerahkan KTPeI dan/atau KIA alamat lama untuk diterbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; dan d. Dalam hal WNI secara faktual sudah berada di daerah tujuan dan belum mempunyai SKP maka Disdukcapil tujuan membantu komunikasi melalui media elektronik untuk pengurusan SKP dengan Disdukcapil daerah asal dilengkapi dengan: 1) WNI mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1 .03); 2) WNI melampirkan fotokopi KK; 3) Dalam hal WNI tidak dapat melampirkan KK, maka WNI dapat mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) secara lengkap dengan meminta informasi NIK dan Nomor KK ke Disdukcapi! daerah tujuan. Disdukcapil daerah tujuan melakukan pencarian data melalui SIAK Konsolidasi untuk mengetahui NIK dan Nomor KK; 4) Dinas daerah tujuan membuat surat permohonan kepada Disdukcapil daerah asal agar melakukan penerbitan SKPWN l. Permohonan ini dengan melampirkan Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1 .03). e. Disdukcapil menerbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru. f. Disdukcapil memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama.

Berdasarkan ketentutan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 bahwa syarat pengurusan pindah penduduk orang asing pemegang izin tinggal tetap adalah: a. Fotokopi Kartu Keluarga; b. Fotokopi KTP-el; c. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap. Tata cara: a. OA mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1 .03); b. OA melampirkan fotokopi KK, KTP-e!, Dokumen Perjalanan dan kartu izin tinggal tetap; c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; d. Disdukcapi! menarik KTP-el dan/atau KIA bagi OA yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; e. Disdukcapil memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama; dan f. Disdukcapil menerbitkan KK bagi OA yang pindah dengan alamat baru. Catatan: a. Tidak perlu diterbitkan SKP; b. Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

Berdasarkan ketentutaq Pasal 27 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 bahwa syarat pengurusan pindah penduduk orang asing pemegang izin tinggal tetap adalah: a. Fotokopi Kartu Keluarga; b. Fotokopi KTP-el; c. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap. Orang Asing mengurus penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP) dari Disdukcapil daerah asal selanjutnya SKP diserahkan ke Disdukcapil daerah tujuan untuk dilakukan penerbitan KK dan KTP-e!/KIA yang baru. Tata cara mengurus SKP dari daerah asal: a. OA mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1 .03); b. OA melampirkan fotokopi KK, KTP-el, Dokumen Perjalanan dan KITAP; c. Disdukcapil menerbitkan SKP bagi OA yang pindah; dan d. Disdukcapil tidak menarik KTP-el dan/atau KIA OA yang pindah, karena KTP-el dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan. Tata cara mengurus pindah di daerah tujuan: a. OA menyerahkan SKP di Disdukcapi! tujuan; b. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah di tempat layanan tujuan; c. OA menyerahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk diterbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; dan d. Disdukcapil memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama.

Berdasarkan ketentutan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 bahwa syarat pengurusan pindah penduduk orang asing pemegang izin tinggal sementara adalah: a. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal; b. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan c. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas. Tata cara: a. OA mengisi F-1.03; b. OA melampirkan fotokopi SKTT, Dokumen Perjalanan dan KITAS; c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; d. Disdukcapil menarik SKTT bagi OA yang pindah dan mengganti SKTT dengan alamat baru; dan e. Disdukcapil menerbitkan SKTT bagi OA yang pindah dengan alamat baru. Catatan: Tidak perlu diterbitkan SKP.

Berdasarkan ketentutan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 bahwa syarat pengurusan pindah penduduk orang asing pemegang izin tinggal sementara adalah: a. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal; b. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan c. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas. Orang asing mengurus penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP) dari Disdukcapil daerah asa! selanjutnya SKP diserahkan ke Disdukcapi! daerah tujuan untuk dilakukan penerbitan SKTT yang baru. Tata cara mengurus SKP dari daerah asal: a. OA mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03); b. OA melampirkan fotokopi SKTT, Dokumen Perjalanan dan KITAS (ditambah); c. Disdukcapil menerbitkan SKP bagi OA yang pindah; dan d. Disdukcapil tidak menarik SKTT OA yang pindah, karena SKTT ditarik di daerah tujuan. Tata cara mengurus pindah di daerah tujuan: a. OA menyerahkan SKP di Disdukcapi Tujuan b. Dalam hal OA menempati rumah orang lain, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah. c. OA menyerahkan SKTT alamat lama untuk diterbitkan SKTT dengan alamat baru

Berdasarkan ketentutan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 bahwa syarat pengurusan pindah WNI ke luar negeri adalah Kartu Keluarga dan KTP-el, dengan tata cara sebagai berikut: a. WNI mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03); b. WNI menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA kepada Disdukcapi; c. Disdukcapil menyerahkan SKPLN; d. Disdukcapi mengganti KK dan menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah; e. Disdukcapi menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah; dan f. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali. Catatan: WNI yang telah pindah dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Penruakilan Republik lndonesia paling lambat 30 hari sejak kedatangannya sesuai Pasal 18 ayat (3) UU 2312006.

Berdasarkan ketentutan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 bahwa syarat pengurusan pindah WNI dari luar negeri adalah Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik lndonesia dan SKPLN dari Disdukcapi atau SKP dari perwakilan Rl. Tata cara: a. WNI mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03); b. WNI menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan RI/SPLP; c. WNI menyerahkan SKPLN dari Disdukcapi (yang pernah diterbitkan) atau SKP dari Penruakilan Rl atau SPNIK atau surat pernyataan; dan d. Disdukcapi menerbitkan/mengaktifkan KK, KTP-el dan KIA sesuai alamat di dalam wilayah NKRI Catatan: WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada lnstansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak tangga! kedatangan sesuai Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006.

Berdasarkan ketentutan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 bahwa syarat pengurusan pindah WNI dari Iuar negeri adalah Fotokopi Dokumen Perjalanan dan Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas Tata cara: a. OA mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1 .03); b. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan kartu izin tinggal terbatas; c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; dan d. Disdukcapil menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan masa berlaku sesuai izin tinggal terbatas. Catatan: OA wajib melaporkan kepada lnstansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan ITAS sebagai dasar penerbitan SKTT sesuai Pasal 20 ayat (1) UU 2312006.

Jika secara faktual penduduk telah tinggal di daerah tujuan dan belum mengurus SKPWNI karena terkendala seperti karena jarak jauh dan biaya yang mahal maka pengurusan SKPWNI dapat dibantu oleh Disdukcapil daerah tujuan sesuai amanat Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri 108 Tahun 2019, Dalam hal Penduduk secara faktual telah berdomisili di Kabupaten/Kota daerah tujuan, Disdukcapil Kaupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah tujuan membantu komunikasi pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya ke Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal guna mendapatkan SKP.

Proses penerbitan SKPWNI telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 bahwa pengurusan SKPWNI sudah tidak diperlukan lagi pengantar RT/RW maupun kelurahan.

Proses penerbitan SKPWNI sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 dan Permendagri 108 Tahun 2019 bahwa pengurusan SKPWNI hanya mensyaratkan fotokopi Kartu Keluarga dan tidak tercantum syarat surat keterangan izin pasangan.

Sesuai pasa! 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 bahwa pembatalan SKWN! dapat dilakukan dengan membawa KK, KTP-el, KIA dan SKPWNI ke Disdukcapil tempat penerbitan SKPWNI untuk dilakukan pembatalan dokumen pendaftaran penduduk dalam hal ini SKPWN I berdasarkan berita acara.

Proses pembatalan SKPWNI karena kesalahan proses penyalahgunaan dapat dilakukan di Disdukcapil yang menerbitkan SKPWNI dengan menerapkan asas contrarius actus dengan membawa dokumen pendukung.

Sesuai Pasa! 30 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 masa berlaku Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) adalah 100 hari.

Jika SKPWNI telah kadaluarsa maka dapat diurus kem bali ke Disdukcapil daerah asal untuk menerbitkannya kembali. Jika domisli sudah terlanjut menetap di daerah tujuan maka dapat meminta bantuan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota tujuan untuk mengkomunikasikan dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota asal agar diterbitkan SKPWNI baru dari Disdukcapil Kabupaten/Kota asal.

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan l\4enteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 bahwa perpindahan penduduk untuk usia dibawah 17 tahun dapat dilakukan dengan melampirkan syarat lainnya yaitu surat kuasa pengasuhan anak dari orang tua/wali serta surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga dari kepala keluarga KK yang ditumpangi.

Sesuai pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 bahwa pendaftaran perpindahan WNI yang tinggal di luar negeri pindah ke negara lainnya dilakukan di Penruakilan Republik lndonesia untuk diterbitkan SKP. SKP tersebut kemudian diserahkan dan dilaporkan ke Kantor Penruakilan Republik lndonesia tujuan.

Penerbitan Surat Keterangan Perempuan Warga Negara lndonesia (SKPWNI) tidak memerlukan izin suam i/istri. lni berarti bahwa seorang dapat mengajukan permohonan dan menerima SKPWNI tanpa persetujuan suami atau istri.

a. Pendaftaran secara web/daring/online/mandiri: Sesuai Pasal 3 Peraturan lVenteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 serta Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 4711183g3/Dukcapil bahwa melakukan pendaftaran penduduk nonpermanen dapat dilakukan secara online melalui https ://pend ud u non permanen. kemendaq ri . qo. id/. Proses pendaftaran secara online dilakukan dimulai dengan pendaftaran akun. Setelah akun diverifikasi maka penduduk dapat mengisi daftar rincian pendaftaran sebagai penduduk nonpermanen. Jika permohonan penduduk nonpermanen telah disetujui oleh Disdukcapil maka akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan melalui email. b. Pendaftaran secara manual/luring/langsung/ tatap muka: Sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022, bahwa melakukan pendaftaran penduduk nonpermanen dapat dilakukan secara langsung di Disdukcapil sesuai domisili nonpermanen dengan mengisi Formulir Pendaftaran atau Pembatalan Penduduk Nonpermanen (F.1-15).

a. Secara web/daring/online/mandiri: Pendaftaran penduduk nonpermanen tidak memberikan output dokumen kependudukan. Jika telah berhasil mendaftar akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan melalui email bahwa telah terdaftar sebagai penduduk nonpermanen. b. Secara manual/luring/langsung/tatap muka: Pendaftaran penduduk nonpermanen tidak memberikan output dokumen kependudukan. Petugas secara langsung akan menginfokan bahwa telah terdaftar sebagai penduduk nonpermanen.

Pendaftaran sebagai nonpermanen memberikan manfaat: a. pelayanan publik seperti disektor kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, perbankan dan social; b. perencanaan pembangunan seperti pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana umum; c. perencanaan alokasi dana daerah; d. pembangunan demokrasi seperti pemetaan data pemilih pilpres; dan e. penegakan hukum serta pencegahan kriminal.

a. Secara web/daring/online/mandiri: Pembatalan dapat dilakukan melalui https://penduduknonpermanen.kemendagri.go.id/ Penduduk memilih menu Riwayat kemudian pilih kolom Aksi untuk melakukan pembatalan. Jika permohonan telah sukses akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan melalui email. b. Secara manual/luring/langsung/tatap muka: Datang ke Disdukcapi! sesuai domisili nonpermanen dan mengisi Formulir Pendaftaran atau Pembatalan Penduduk Nonpermanen (F.1-1 5) pada pembatalan sebagai penduduk nonpermanen. Petugas akan melakukan pembatalan melalui sistem SIAK dan akan menginfokan kepada penduduk jika telah dibatalkan statusnya sebagai penduduk nonpermanen.

Jika melakukan perpindahan domisili nonpermanen maka memohon pembatalan penduduk nonpermanen ditempat terdaftar sebelumnya sebelum melakukan pendaftaran penduduk nonpermanen ditempat yang baru.

Disdukcapil tidak mengeluarkan Surat Keterangan Domisili karena hal itu tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ataupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta Permendagri Nomor 108 Tahun 2019. Jika bertempat tinggal tidak sesuai KTPe! dan tidak bertujuan menetap, maka dapat melakukan pendaftaran penduduk nonpermanen di Disdukcapil daerah domisili sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022.

Merujuk Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 diatur bahwa pencatatan kelahiran kepada WNI bukan penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat terjadinya peristiwa penting. Akta kelahirannya dapat diterbitkan apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 dan 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Apabila WNI bukan penduduk tersebut belum memiliki NIK dan tidak terdapat dalam database kependudukan, maka akta kelahirannya dapat diterbitkan tanpa NIK.

Apabila anak belum memiliki akta kelahiran (dari luar negeri), maka dapat diterbitkan akta kelahirannya di tempat domisili dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021. Tempat lahir pada akta kelahirannya dapat ditulis sesuai dengan permohonan penduduk.

Ditjen Dukcapil tidak menyimpan register akta kelahiran dan berkas permohonan, register disimpan oleh masing-masing Disdukcapil Kabupaten/Kota yang menerbitkan akta kelahiran tersebut.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021, diatur mengenai persyaratan pencatatan kelahiran, yaitu fotokopi surat keterangan kelahiran, fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan dan fotokopi KK. Penduduk dapat membuat SPTJM Kebenaran Data Kelahiran (F-2.03) dengan 2 (dua) orang saksi, jika tidak dapat memenuhi persyaratan surat keterangan kelahiran. Penduduk dapat membuat SPTJM Kebenaran Data Pasangan Suami Istri (F-2.04) dengan 2 (dua) orang saksi, jika tidak dapat memenuhi persyaratan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri. Merujuk Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, diatur bahwa dalam hal pencatatan kelahiran, penduduk tidak dapat memenuhi persyaratan buku nikah/kutipan akta perkawinan dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan sebagai suami istri, dicatat dalam akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak yang dilahirkan sebelum pencatatan perkawinan, yaitu orang tua baru mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan setelah anak tersebut dilahirkan, maka dalam akta kelahiran dicatat sebagai anak seorang ibu.

Anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, maka pada prinsipnya dicatat sebagai anak dari ayah dan ibu dalam akta kelahiran. Pada akta kelahiran anak, tidak boleh mencantum nama sebagai ayah apabila pada saat anak dimaksud dilahirkan, ibu masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain. Apabila ibu kandung menyangkal anaknya sebagai anak dari mantan suaminya karena sudah berpisah beberapa tahun saat anak tersebut dilahirkan, maka pada akta kelahiran anak dimaksud dapat dicantumkan nama ibunya saja tanpa nama ayah, berdasarkan permohonan dari ibu kandung dan harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan kelahiran bagi orang asing dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa surat keterangan kelahiran, dokumen perjalanan, KTP-el/KITAP/KITAS/visa kunjungan, dan Pasal 77 ayat (1) diatur dalam hal terjadi peristiwa penting yang dialami oleh orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dalam wilayah NKRI dapat diterbitkan surat keterangan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat terjadinya peristiwa penting. Merujuk ketentuan tersebut, maka bagi orang asing yang memiliki persyaratan berupa dokumen keimigrasian dapat diterbitkan akta kelahiran, sedangkan orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian hanya diterbitkan surat keterangan kelahiran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, pada lampirannya mengenai keterangan Formulasi Kalimat dalam Register Akta Kelahiran angka '18 diatur bahwa nama dan tanda tangan pelapor, dikecualikan bagi pencatatan kelahiran secara online tidak diperlukan tanda tangan pelapor. Merujuk ketentuan tersebut, maka untuk pelayanan pencatatan kelahiran secara daring/online, tidak diperlukan tanda tangan pelapor pada register akta kelahiran. Selanjutnya, apabila penduduk sudah dapat mencetak kutipan akta kelahiran secara mandiri, tidak perlu datang ke Disdukcapil.

Berdasarkan: a. Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019, diatur bahwa dokumen aktif dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi antara lain formulir pendaftaran penduduk dan formulir pencatatan sipil yang telah diisi oleh penduduk. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, yang intinya diatur bahwa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan dengan tata cara antara lain penduduk/pemohon mengisi dan menandatangani formulir. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, diatur bahwa setiap format formulir pelayanan pendaftaran penduduk dan formulir pencatatan sipil tersedia tempat/kolom tanda tangan penduduk/pemohon. Memperhatikan ketentuan di atas bahwa dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil termasuk pelayanan secara online/daring, formulir harus ditandatangani oleh penduduk/pemohon sebagai bukti persetujuan dan pengakuan atas kebenaran isi formulir tersebut.

Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan Nota Diplomatik Nomor D/01701/10812020164 dan Nomor D/01744/10812020164 kepada seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia yang intinya menyampaikan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil menggunakan kertas HVS 80gram ukuran A4 dan ditandatangani secara elektronik. Selanjutnya, berdasarkan Surat Dirjen Dukcapil Nomor 471.13/15410/DUKCAPIL tanggal 22 April 2021, disampaikan bahwa: a. Merujuk ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017, telah diatur antara lain bahwa Kepala Disdukcapil dapat membuat dan menandatangani keterangan pencatatan sipil. b. Kepala Disdukcapil dapat menerbitkan surat keterangan pencatatan sipil mengenai keabsahan kutipan akta pencatatan sipil guna kepentingan legalisasi untuk kedutaan Jerman khusus dokumen kependudukan yang telah diterbitkan dengan kertas HVS dan tanda tangan elektronik.

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, yang intinya diatur bahwa penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data dengan diketahui 2 (dua) orang saksi apabila tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukan sebagai suami istri. Selanjutnya dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya (anak terlantar) dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran (F-2.03) yang ditandatangani oleh wali/penanggung jawab anak tersebut dengan 2 (dua) orang saksi. Merujuk Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa salah satu persyaratan dalam pencatatan pengangkatan anak yaitu kutipan akta kelahiran anak. Dengan demikian dalam pelaksanaan pencatatan pengangkatan anak, maka anak harus memiliki akta kelahiran terlebih dahulu, karena pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan dengan membuat catatan pinggir pada akta kelahiran. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, dapat menjadi anggota keluarga pada Kartu Keluarga wali/yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut atau pengurus panti asuhan.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa akta pencatatan sipil berlaku selamanya. Merujuk ketentuan Pasal 92 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, diatur bahwa kutipan akta pencatatan sipil dapat diterbitkan kembali karena rusak, hilang atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa. Sehubungan dengan ketentuan pada huruf a dan b, maka: 1) Kutipan akta kelahiran format lama yang ditandatangani secara manual tanpa QR Code/TTE tetap berlaku, sehingga pada prinsipnya tidak perlu diganti atau diterbitkan kembali menggunakan QR Code/TTE. 2) Diminta kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota agar aktif menjelaskan kepada masyarakat, lembaga terkait termasuk perusahaan penyalur tenaga kerja, mengenai ketentuan tersebut di atas. 3) Apabila lembaga atau perusahaan penerima Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri tetap mensyaratkan kutipan akta kelahiran yang menggunakan QR Code/TTE, maka untuk kepentingan penduduk tersebut kutipan akta kelahirannya dapat diterbitkan kembali menggunakan QR Code/TTE, berdasarkan permohonan penduduk dan membuat surat pernyataan 2 (dua) orang saksi serta kutipan akta kelahiran yang lama ditarik dari penduduk/subjek akta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Nomor 24 tahun 2013, intinya diatur bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana (Disdukcapil Kabupaten/Kota) setempat paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dilahirkan untuk diterbitkan akta kelahiran. Merujuk ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana untuk diterbitkan akta kematian. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka akta kelahiran diterbitkan untuk penduduk yang masih hidup, sedangkan bagi yang sudah meninggal dunia diterbitkan akta kematian. Penduduk yang sudah meninggal dunia statusnya diubah menjadi mati (kode/flag 1) dalam database kependudukan dan dihapus datanya sebagai anggota keluarga dalam Kartu Keluarga (KK).

Anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, pada prinsipnya dicatat sebagai anak dari ayah dan ibu dalam KK dan akta kelahiran. Apabila ibu kandung menyangkal anaknya sebagai anak biologis dari suaminya dan suaminya juga menyangkal, maka dalam KK dan akta kelahiran anaknya dapat dicantumkan nama ibunya saja, berdasarkan permohonan dan membuat SPTJM dengan 2 (dua) orang saksi.

Berdasarkan Petunjuk pengisian Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI (F-2.01) dan Formulasi Kalimat Register Akta Kelahiran (F-2.14) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, diatur bahwa penulisan tempat terjadinya peristiwa penting (seperti: tempat lahir, mati) diisi nama kabupaten/kota, dengan penjelasan: a. Peristiwa penting yang terjadi di kabupaten/kota, maka tempat terjadinya ditulis nama kabupaten/kota dalam dokumen kependudukan, contohnya Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. b. Khusus untuk peristiwa penting yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, maka tempat terjadinya ditulis Jakarta dalam dokumen kependudukan. c. Peristiwa penting yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tempat terjadinya peristiwa ditulis nama kota/setingkat dan nama negara dalam dokumen kependudukan, contohnya Tawau Malaysia. Dengan demikian, nama kabupaten/kota sebagai tempat lahir yang tercantum pada akta kelahiran dan akta kematian, tidak dapat diubah menjadi nama desa/kelurahan atau nama lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah pendidikan.

Bahwa perubahan/penggantian tanggal lahir tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan surat pemberkatan gereja, karena semua dokumen lainnya yang dimiliki, yaitu KK dan KTP-el sudah sama tercantum tanggal lahir yang sama, sehingga termasuk kategori penggantian tanggal lahir. Penggantian tanggal lahir tersebut, harus berdasarkan penetapan pengadilan.

Harus melalui penetapan pengadilan bagi anak yang lahir sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan YME, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa Pencatatan pengesahan anak Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan YME dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Terkait kondisi tersebut apabila register aktanya tidak ditemukan maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dapat menerbitkan kembali registernya berdasarkan kutipan atau fotokopi kutipan akta kelahiran tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 90 dan 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019. Selanjutnya dilakukan penerbitan kembali dan pembetulan kutipan akta kelahiran dimaksud.

Untuk memastikan kebenaran seluruh data akta kelahiran maupun dokumen lain yang diterbitkan oleh Disdukcapil, agar berkoordinasi langsung kepada Disdukcapil yang menerbitkan akta kelahiran atau dokumen yang dimaksud karena Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak menyimpan arsip dokumen kependudukan termasuk register akta kelahiran, KK atau dokumen lainnya.

Prosedur penambahan nama ayah pada akta kelahiran bagi anak yang lahir dalam perkawinan sah namun tidak mencantumkan nama ayahnya pada akta kelahiran dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut: a. Pembatalan Akta Kelahiran: Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 89 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 diatur bahwa pembatalan akta pencatatan sipil juga dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan (Contrarius Actus). b. Pembatalan Akta Kelahiran yang Tidak Mencantumkan Nama Ayah: Untuk kasus anak yang lahir dalam perkawinan sah (orang tuanya memiliki buku nikah) namun pada akta kelahirannya tidak mencantumkan nama ayahnya, akta tersebut dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan pembatalan yang disebutkan di atas. c. Penerbitan Akta Kelahiran Baru: Setelah akta kelahiran tersebut dibatalkan, maka berdasarkan permohonan diterbitkan kembali akta kelahiran yang baru dengan mencantumkan nama ayahnya. Pada akta kelahiran yang baru ini, nama ayah akan dicantumkan dan ditulis sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) karena pada dokumen kependudukan dan paspor yang dimiliki berstatus sebagai WNI. d. Koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM: Jika masih ada keraguan mengenai status kewarganegaraan anak-anak tersebut, maka perlu segera berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan status kewarganegaraan mereka. Dengan mengikuti prosedur di atas, penambahan nama ayah pada akta kelahiran dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Prosedur pelaporan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Berdasarkan ketentuan ini, penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri (karena umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental) dapat dibantu oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan Perwakilan Republik Indonesia, atau meminta bantuan kepada orang lain. Jika pelaporan dilakukan oleh orang lain, diperlukan surat kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan (F-1.07) yang ditandatangani oleh penduduk yang memberikan kuasa dan penduduk yang diberikan kuasa. Format surat kuasa ini diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019. Dengan demikian, penerbitan dokumen kependudukan dapat diwakilkan oleh orang lain selama penduduk yang bersangkutan tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dan telah melengkapi surat kuasa (F-1.07) yang ditandatangani sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, surat kuasa yang tidak sesuai dengan format yang telah ditetapkan, tidak dapat digunakan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, ketelitian dalam verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen sangat penting untuk menghindari penerbitan dokumen yang tidak sah, seperti contoh yang terjadi pada kasus penerbitan Kartu Keluarga yang harus dibatalkan karena ketidakcocokan masa berlaku ITAP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, pada: a. Pasal 48 ayat (2) diatur bahwa dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat memenuhi persyaratan berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dilakukan pencatatan dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran sebagai Anak Ayah dan Ibu dengan tambahan Frasa, yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Pasal 87 (2) huruf d dan e, disebutkan bahwa pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan Akta, menerbitkan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari subjek akta. Berdasarkan ketentuan tersebut, Akta Kelahiran dapat diperbarui untuk mencantumkan kedua orangtuanya dengan tambahan frasa yang dimaksud. Hal ini dapat dilakukan jika saat anak dilahirkan, orangtuanya sudah menunjukkan status sebagai suami istri dalam Kartu Keluarga, dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri (F-2.04). Proses ini melibatkan Pejabat Pencatatan Sipil yang akan membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran, menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran dengan perubahan yang sesuai, dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran lama dari subjek akta.

Cukup direkam datanya dalam database kependudukan dan diterbitkan surat keterangan pelaporan kelahiran dari luar negeri. Dengan demikian, tidak perlu diinputkan ke dalam Biodata Penduduk Kepemilikan Akta Kelahiran (BAKAK), tetapi cukup memastikan bahwa biodata WNI tersebut diperbarui dengan informasi yang sesuai dan lengkap.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati. Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, pencatatan kematian di wilayah NKRI harus memenuhi persyaratan: a. Fotokopi surat kematian, yang dapat berupa: 1) Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah. 2) Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya. 3) Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya. 4) Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi orang asing; dan c. Fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia. Tata Cara: a. WNI mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-2.01) dan melampirkan persyaratan; b. OA mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-2.01); c. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat kematian yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan); d. Dinas tidak menarik surat kematian asli; e. WNI melampirkan fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-2.01); f. Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya; g. WNI dan OA tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-2.01); h. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan atau fotokopi ITAS/SKTT atau fotokopi ITAP/KTP-el; i. WNI bukan penduduk menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan RI yang meninggal dunia; j. Pencatatan Kematian dilaporkan tidak hanya oleh anak atau ahli waris tetapi dapat juga dilaporkan oleh keluarga lainnya, termasuk ketua RT; k. Dalam hal subjek akta tidak tercantum dalam KK dan database kependudukan, kutipan akta kematian diterbitkan tanpa NIK; dan l. Dinas menerbitkan kutipan akta kematian.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian harus dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Hal ini dilakukan untuk diterbitkan akta kematiannya. Mengacu pada Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, pencatatan kematian di wilayah NKRI harus memenuhi persyaratan fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut nama lain. Sehingga dalam hal ini dapat dimaksudkan pula: a. Permohonan pencatatan kematian tidak hanya dapat diajukan oleh pihak keluarga/ahli waris, tetapi juga dapat dilakukan oleh ketua rukun tetangga/nama lainnya atau orang lain. b. Kepala desa/lurah memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan kematian berdasarkan permohonan dari ketua rukun tetangga/nama lainnya atau orang lain. c. Pencatatan kematian dilakukan dengan tata cara pemohon mengisi formulir pelaporan (F-2.01) dan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk fotokopi surat kematian dari dokter

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan. Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan database kependudukan dapat juga dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan, dengan adanya dokumen pendukung, misalnya buku nikah/akta perkawinan, KK/KTP lama, ijazah, dokumen perjalanan RI (paspor) dan dikuatkan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah serta pemohon membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi.

1. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang intinya diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk diterbitkan akta kematiannya. 2. Merujuk Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan kematian di wilayah NKRI harus memenuhi persyaratan fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut nama lain. 3. Memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka: a. Permohonan Pencatatan kematian tidak harus oleh pihak keluarga/ahli waris tetapi juga dapat dilakukan oleh ketua rukun tetangga/nama lainnya atau orang lain. b. Kepala desa/lurah dapat menerbitkan surat keterangan kematian berdasarkan permohonan dari ketua rukun tetangga/nama lainnya atau orang lain. c. Pencatatan kematian dilakukan dengan tata cara pemohon mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-2.01) dan melampirkan persyaratan.

Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 diatur bahwa jika Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) berbeda dengan NIK yang tercantum pada dokumen kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga atau badan hukum Indonesia, maka yang berlaku adalah NIK yang tercantum pada KTP-el. Dalam hal ini, langkah-langkah yang dapat diambil adalah: a. Mengecek database kependudukan untuk memverifikasi NIK yang bersangkutan. Jika NIK tersebut terdaftar atas nama seseorang (misalnya, a.n. Susana Widjaja) dan memiliki KTP-el sebagai penduduk di suatu daerah (misalnya, Kota Malang). b. Penerbitan akta kematian atas nama a.n. Susana Widjaja dengan NIK tersebut dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) oleh Disdukcapil di daerah tersebut (dalam contoh ini, Kota Malang). c. Meminta kepada Kepala Disdukcapil di daerah yang bersangkutan (misalnya, Kota Malang) untuk mengirim surat kepada Kepala Disdukcapil di daerah lain yang telah menerbitkan akta kematian dengan NIK yang sama (misalnya, Kota Surabaya) untuk membatalkan akta kematian yang digunakan NIK tersebut. d. Setelah pembatalan akta kematian dilakukan, akta kematian yang sah dapat diterbitkan kembali melalui SIAK tanpa NIK. Jika ada kendala teknis dalam proses penerbitan akta kematian, disarankan untuk menugaskan ADB Disdukcapil di daerah yang bersangkutan (misalnya, Kota Malang) untuk berkonsultasi dengan tim teknis SIAK di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Prosedur ini dapat diikuti untuk menyelesaikan konflik terkait penerbitan akta kematian dengan NIK yang telah digunakan dalam penerbitan akta kematian di daerah lain.

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut: a. Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk: 1) Segera membuat Buku Pokok pemakaman (sesuai format terlampir) dan disampaikan kepada seluruh petugas pemakaman; 2) Membuat Pelaporan Kematian di desa/kelurahan (sesuai format terlampir) untuk disampaikan kepada seluruh aparat RT/RW dan desa/kelurahan; 3) Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian di desa/kelurahan yang telah diisi oleh petugas pemakaman atau aparat RT/RW dan desa/kelurahan, disampaikan kepada Disdukcapil untuk diterbitkan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin. b. Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan Pelaporan Kematian di desa/kelurahan, dianggap juga sudah menerapkan Buku Pokok Pemakaman. Penerapan Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian tersebut, dimaksud agar setiap kematian penduduk dapat terlaporkan untuk diterbitkan akta kematiannya dan meningkatkan akurasi basis data kependudukan. c. Kepala Unit Kerja/Dinas yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk: 1) Melakukan langkah proaktif untuk mendorong percepatan penerapan Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian di desa/kelurahan serta peningkatan pencatatan kematian di masing-masing kabupaten/kota; 2) Melaporkan penerapan Buku Pokok Pemakaman dan Pelaporan Kematian di desa/kelurahan serta cakupan akta kematian di masing-masing kabupaten/kota kepada Dirjen Dukcapil paling lambat setiap tanggal 5 (lima) ke email subditlahmat@gmail.com dan melakukan konfirmasi kepada Penanggung Jawab Provinsi masing-masing.

a. Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, persyaratan pencatatan kematian sebagai berikut: 1) Fotokopi surat kematian, yaitu: a) Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah; b) Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya; c) Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya; d) Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau e) Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan RI. 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) bagi penduduk, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi orang asing. b. Pencatatan kematian dilaksanakan dengan menerbitkan akta kematian, tidak diterbitkan surat keterangan kematian. Sedangkan untuk pencatatan kematian bagi orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian tidak diterbitkan akta kematian tetapi surat keterangan kematian. c. Disdukcapil dapat menerbitkan surat keterangan untuk melengkapi data kematian yang belum tercantum dalam kutipan akta kematian berdasarkan register akta kematian, apabila diperlukan untuk kepentingan ahli waris.

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan perkawinan dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa apabila terdapat keraguan keabsahan surat keterangan telah terjadinya perkawinan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan keabsahan perkawinan.

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan perkawinan WNI atau WNI dengan orang asing di luar negeri dilakukan oleh Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan memenuhi persyaratan berupa:

Berdasarkan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa pencatatan perkawinan WNI di luar negeri setelah dilaporkan ke Perwakilan Republik Indonesia, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan perkawinan campuran antara WNI dengan WNA dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan perkawinan WNI dengan WNA di luar negeri dilakukan oleh Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan berupa:

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan perkawinan dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan perkawinan beda agama di luar negeri dilakukan oleh Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan berupa:

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan perkawinan dilakukan dengan kehadiran kedua mempelai atau salah satu mempelai atau kuasanya, dengan memenuhi persyaratan berupa:

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 diatur bahwa penduduk yang tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, tetapi status hubungan dalam Kartu Keluarga menunjukkan sebagai suami istri, dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai suami istri (F-2.04) yang ditandatangani oleh kedua mempelai dan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi, sehingga statusnya dicatat sebagai “Kawin Belum Tercatat” dalam Kartu Keluarga.

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 diatur bahwa penduduk yang tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, tetapi status hubungan dalam Kartu Keluarga menunjukkan sebagai suami istri, dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai suami istri (F-2.04) yang ditandatangani oleh kedua mempelai dan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi, sehingga statusnya dicatat sebagai “Kawin Belum Tercatat” dalam Kartu Keluarga.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa pencatatan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya perkawinan.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan oleh kuasa dengan memenuhi persyaratan berupa:

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan oleh kuasa dengan memenuhi persyaratan berupa:

Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa pencatatan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya perkawinan.

Berdasarkan Pasal 92 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 diatur bahwa kutipan akta pencatatan sipil dapat diterbitkan kembali karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Pasal 90 dan Pasal 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 diatur bahwa apabila register akta perkawinan tidak ditemukan, Disdukcapil Kabupaten/Kota dapat menerbitkan kembali register berdasarkan kutipan atau fotokopi kutipan akta perkawinan yang dimiliki oleh penduduk.

Berdasarkan Pasal 92 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 diatur bahwa kutipan akta pencatatan sipil dapat diterbitkan kembali karena rusak, hilang, atau karena adanya kesalahan data.

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa:

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan perkawinan dilakukan dengan kehadiran kedua mempelai atau salah satu mempelai atau kuasanya, dengan memenuhi persyaratan berupa:

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan perkawinan yang belum memenuhi ketentuan umur 19 (sembilan belas) tahun, dapat dicatatkan dalam Kartu Keluarga sebagai “Kawin Belum Tercatat” dengan memenuhi persyaratan berupa:

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 diatur bahwa penduduk yang tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, tetapi status hubungan dalam Kartu Keluarga menunjukkan sebagai suami istri, dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai suami istri (F-2.04) yang ditandatangani oleh kedua mempelai dan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.

Berdasarkan surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tanggal 4 Nopember 2021 pada angka 4 disebutkan bahwa Data penduduk dengan status kawin belum tercatat dalam database kependudukan menjadi dasar bagi masing-masing daerah untuk memprogramkan isbat nikah/pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan massal. Status kawin belum tercatat pada Kartu Keluarga belum dapat dijadikan persyaratan dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan dengan pertimbangan bahwa KUA Kecamatan mencatatkan perkawinan diperuntukan bagi pasangan yang belum menikah (Status belum kawin pada KK), bagi pasangan cerai mati (akta kematian), bagi pasangan cerai hidup (akta cerai), bagi suami yang beristeri lebih dari satu (dispensasi ijin pengadilan), sedangkan bila terjadi kawin siri (dalam KK status kawin belum tercatat) menjadi kewenangan pengadilan agama melalui isbat nikah.

Terkait dengan status perkawinan penduduk yang melakukan pindah agama, merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 6, Pasal 12 dan Pasal 22 bahwa perpindahan agama bagi pasangan yang sudah menikah tidak membatalkan perkawinan yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan:

Boleh. Perkawinan beda agama yang telah memiliki akta perkawinan meskipun diterbitkan sudah lama (di kecamatan) dapat dicatatkan sebagai kawin tercatat pada Kartu Keluarga (KK) terbaru. Meskipun dalam KK terbitan 2010 suami dan istri tercatat dengan beda agama, pencatatan pada KK terbaru bisa dilakukan.

a. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 diatur bahwa Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. b. Merujuk Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa: 1) salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 2) kutipan akta perkawinan; 3) KK; dan 4) KTP-el. c. Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam pencatatan pembatalan perkawinan: 1) Memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan dan mencabut kutipan akta perkawinan; serta 2) Menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan dan menyerahkannya kepada pemohon.

Status hukum anak bagi yang perkawinannya dibatalkan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam. a. Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang intinya diatur bahwa keputusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. b. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, diatur bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

a. Berdasarkan Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, pada saat, atau selama Perkawinan termasuk perubahan dan pencabutannya dapat dicatatkan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan akta perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris atau nama lainnya. b. Merujuk Pasal 98 dan Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 diatur bahwa Pencatatan perjanjian perkawinan terdiri dari: 1) perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan; 2) perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan; 3) perjanjian perkawinan dibuat di wilayah NKRI dan pencatatan perkawinannya dilakukan di luar wilayah NKRI; dan 4) perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan. Persyaratan pencatatan perjanjian perkawinan berupa: a. akta perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris yang berkedudukan di wilayah NKRI; b. kutipan akta perkawinan suami dan isteri atau nama lain yang diterbitkan oleh negara lain; c. fotokopi KTP-el; dan d. fotokopi KK. Adapun tata cara pencatatan perjanjian perkawinan sebagai berikut: a. pelapor mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI dengan kode F-2.01 serta menyerahkan persyaratan. b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan. c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data formulir pelaporan ke dalam basis data kependudukan. d. Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam register akta perkawinan dan kutipan perkawinan atau menerbitkan surat keterangan jika pencatatan perkawinannya dilakukan di negara lain; dan e. kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir atau surat keterangan diberikan kepada masing-masing pihak.

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, perceraian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Persyaratan: salinan putusan pengadilan, kutipan akta perkawinan, KK, KTP-el. Jika kutipan akta perkawinan tidak dimiliki, pemohon membuat surat pernyataan sesuai ketentuan. Tata cara: pemohon mengisi formulir F-2.01, petugas verifikasi, data direkam, Disdukcapil mencatat akta perceraian, menarik akta perkawinan, dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

Perceraian WNI di luar negeri dicatatkan di instansi berwenang setempat atau Perwakilan RI jika tidak ada pencatatan. Persyaratan: kutipan akta perceraian, Dokumen Perjalanan RI, surat keterangan domisili/pindah luar negeri. Tata cara: pemohon mengisi formulir F-2.02, verifikasi, data direkam, Perwakilan RI mencatat dan menerbitkan surat keterangan. Jika negara tidak mencatat, dokumen sah perceraian diperlukan.

Dilaporkan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat domisili paling lambat 30 hari sejak kembali, dengan bukti pelaporan dari Perwakilan RI dan kutipan akta perceraian. Disdukcapil merekam data dan menerbitkan surat keterangan. Jika belum dilaporkan ke Perwakilan RI, pelaporan dilakukan dengan bukti pencatatan diterjemahkan atau SPTJM.

Jika melewati 6 bulan, sesuai Pasal 221 KUH Perdata, putusan perceraian kehilangan kekuatan jika tidak didaftarkan. Pemohon harus mengajukan pengesahan ke Pengadilan Negeri. Disdukcapil menerbitkan akta perceraian, menarik akta perkawinan, dan mencatat di register. Jika tempat pencatatan berbeda, Disdukcapil menginformasikan ke Disdukcapil tempat perkawinan.

Pencatatan perceraian dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dilakukan sesuai peraturan. Jika salah satu pihak orang asing, dilaporkan ke Ditjen Dukcapil untuk diteruskan ke Kedutaan Besar via Kemenlu.

Perceraian dilaporkan ke Disdukcapil tempat domisili salah satu pihak paling lambat 60 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, sesuai Pasal 40 ayat (1) UU No. 23/2006 dan Pasal 102 huruf b UU No. 24/2013.

Pencatatan dilakukan di Disdukcapil berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan persyaratan sesuai peraturan.

Pencatatan dilakukan di Disdukcapil berdasarkan putusan pengadilan. Jika tidak terdaftar, gunakan dokumen pendukung seperti KTP lama dan SPTJM dengan 2 saksi.

Pencatatan dilakukan di Disdukcapil dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan SPTJM yang menyatakan tidak ada akta perkawinan. Elemen data nomor/tanggal akta perkawinan di SIAK diisi tanda -.

Permohonan pelaporan perceraian berdasarkan putusan pengadilan tidak perlu dilaksanakan pencatatan di Disdukcapil jika sudah ada akta perceraian sebelumnya dan pihak terkait telah melangsungkan perkawinan kembali, karena:

a. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Berdasarkan:

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa yang dimaksud dengan Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pencatatan Pengangkatan Anak dilakukan di Indonesia dan pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing di luar negeri: a. Pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. Persyaratan pencatatan pengangkatan anak di Indonesia, berupa: 1) salinan penetapan pengadilan; 2) kutipan akta kelahiran anak; 3) KK orang tua angkat; dan 4) KTP-el; atau 5) Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat orang asing. Tata cara pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Indonesia sebagai berikut: 1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI dengan kode F-2.01 serta menyerahkan persyaratan; 2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan; 3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; 4) Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan 5) Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir kepada Pemohon. b. Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar negeri, dilakukan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia. Persyaratan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI dimaksud berupa: 1) Bukti pencatatan pengangkatan anak dari Negara setempat; 2) Kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga negara asing; dan 3) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat. 4) Memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia; dan 5) Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak. c. Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia. Persyaratan dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI berupa: 1) Salinan penetapan pengadilan atau surat keterangan pengangkatan anak sesuai ketentuan dari Negara setempat; 2) Kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga negara asing; 3) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat; 4) Memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia; dan 5) Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak. Tata cara pelaporan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar negeri yang dilakukan pada instansi yang berwenang di Negara setempat, dan dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI sebagai berikut: 1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI dengan kode F-2.02 serta menyerahkan persyaratan; 2) Pejabat pada Perwakilan RI melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan; 3) Petugas pada Perwakilan RI yang dapat mengakses basis data kependudukan; 4) Melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan; 5) Perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pengangkatan anak; dan 6) Surat keterangan pengangkatan anak diberikan kepada Pemohon.

Pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar negeri setelah dilaporkan ke Perwakilan Republik Indonesia dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Berdasarkan laporan dimaksud Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak dimaksud.

a. Berdasarkan Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengamanatkan bahwa peristiwa yang wajib dilaporkan oleh penduduk harus dilaporkan di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili. b. Merujuk Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh penduduk ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, namun dalam hal tersebut tetap harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, maka prosedur pencatatan pengangkatan anak dalam kasus di mana Kutipan Akta Kelahiran diterbitkan di tempat yang berbeda dari domisili penduduk dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Pencatatan pengangkatan anak harus dilaporkan ke Disdukcapil di tempat penduduk memiliki domisili, sesuai dengan amanat Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. 2) Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisili akan melakukan pencatatan pengangkatan anak dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang relevan. 3) Disdukcapil di tempat penduduk berdomisili kemudian harus memberitahukan secara tertulis kepada Disdukcapil di tempat yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Laporan ini harus dilengkapi dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir, serta fotokopi salinan penetapan pengadilan sebagai dasar untuk memberikan catatan pinggir di Register Akta Kelahiran di tempat yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Apabila ayah atau ibu angkat menjadi kepala keluarga di Kartu Keluarga, maka pada kolom Status Hubungan Dalam Keluarga (kolom 12) ditulis sebagai anak. Pada kolom Orang Tua (kolom 16 dan 17), ditulis nama ayah dan ibu kandung dari anak angkat tersebut.

a. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, intinya diatur bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran. b. Merujuk Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, diatur bahwa Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Sehubungan ketentuan di atas, diberikan penjelasan mengenai penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak dan pembatalan akta kelahiran sebagai berikut: a. Pencatatan pengangkatan anak, dilaksanakan dengan mencantumkan nama orang tua angkat hanya dalam bentuk catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak angkat. Dengan demikian, nama orang tua kandung tidak diganti dan harus tetap dicantumkan pada akta kelahiran; b. Terhadap adanya penetapan pengadilan yang memerintahkan untuk membatalkan akta kelahiran dan menerbitkan kembali akta kelahiran anak dengan mengganti nama orang tua kandung menjadi orang tua angkat, supaya dikoordinasikan kepada pengadilan tersebut, karena penetapan dimaksud bertentangan dengan prinsip dasar pengangkatan anak dan pencatatan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diatur bahwa yang dimaksud dengan Pengakuan Anak merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

a. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, pencatatan pengakuan anak terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan sah menurut hukum agama dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan berikut:

Berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diatur bahwa, Warga Negara Indonesia salah satunya adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.

a. Pencatatan pengesahan anak di Indonesia. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Persyaratan pencatatan pengesahan anak dimaksud berupa: 1) kutipan akta kelahiran; 2) kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; 3) KK orang tua; dan 4) KTP-el; atau 5) Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing. Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran serta kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon. b. Pencatatan pengesahan anak Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Persyaratan pencatatan pengesahan anak dimaksud berupa: 1) kutipan akta kelahiran; 2) kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; dan 3) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon. c. Pencatatan pengesahan anak di luar negeri 1) Pencatatan pengesahan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar negeri. Persyaratan pengesahan anak bagi WNI Bukan Penduduk di Luar Negeri dimaksud berupa: a) kutipan akta kelahiran; b) kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; dan c) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Perwakilan Republik Indonesia mencatat dalam register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak dan membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; serta kutipan akta pengesahan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon. 2) Pencatatan pengesahan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar negeri yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Persyaratan pengakuan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar negeri dimaksud berupa: a) salinan penetapan pengadilan dari pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) kutipan akta kelahiran; dan c) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Perwakilan RI membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Pencantuman status anak dalam akta kelahiran karena anak tersebut sudah ditetapkan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama, maka nama kedua orang tuanya dapat dicantumkan dalam akta kelahiran anak dimaksud.

a. Berdasarkan Pasal 102 b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, intinya diatur bahwa pelayanan administrasi kependudukan dilaporkan oleh penduduk di Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili. Pencatatan pengesahan anak dilaksanakan di Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili. Apabila domisili antar kedua orang tua atau anak berbeda, maka pencatatan dapat dilaksanakan di salah satu domisili orang tua. Karena akta kelahiran anak yang bersangkutan diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota A, sedangkan orang tuanya sudah menjadi penduduk Kabupaten/Kota B, maka pencatatan pengesahan anak dilaksanakan di Kabupaten/Kota B. Selanjutnya, B memberitahukan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota A untuk membuat catatan pinggir pengesahan anak tersebut pada register akta kelahiran dimaksud. b. Pasal 1 angka 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010, disebutkan bahwa catatan pinggir diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di dalam/bagian muka atau belakang akta). Karena fotokopi kutipan akta kelahiran yang dilampirkan masih tersedia tempat yang cukup untuk membuat catatan pinggir, yaitu di halaman depan sebelah kiri bawah serta pada halaman belakang sebelah kiri bawah dan di antara catatan pinggir sebelah kanan, Disdukcapil Kabupaten/Kota dapat membuat catatan pinggir pada tempat yang masih tersedia tersebut.

a. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengamanatkan bahwa pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum Negara. b. Merujuk Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, yang pada intinya mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan YME dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. c. Sehubungan dengan ketentuan diatas, diberikan penjelasan bahwa: 1) Terhadap anak yang lahir dari perkawinan sah berdasarkan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME tetapi organisasi dan penghayat kepercayaan belum terdaftar dan tercatat pada kementerian yang membidangi kebudayaan maka status anak pada akta kelahiran adalah anak seorang ibu. Tetapi apabila dalam Kartu Keluarga status orang tua sudah menunjukkan hubungan pasangan suami isteri maka dapat juga dicantumkan nama ayahnya dengan penambahan frasa 'perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2) Terhadap anak yang dilahirkan sebelum organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terdaftar dan tercatat pada kementerian yang membidangi kebudayaan, dapat dilakukan pengesahan anak berdasarkan penetapan pengadilan. 3) Pengesahan anak dari pasangan suami isteri penghayat kepercayaan dapat dilakukan pencatatan tanpa penetapan pengadilan, dengan ketentuan: a) anak lahir setelah perkawinan sah menurut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME; dan b) Organisasi dan pemuka penghayat yang berwenang untuk mengawinkan sudah terdaftar dan tercatat di kementerian yang membidangi kebudayaan.

a. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. b. Merujuk penjelasan di atas, maka pencatatan pengesahan anak terhadap anak yang salah satu orang tuanya telah meninggal dunia dan perkawinan orang tuanya telah disahkan oleh pengadilan, dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut: 1) kutipan akta kelahiran; 2) fotokopi salinan penetapan pengadilan; 3) fotokopi kutipan akta perkawinan; 4) fotokopi Kartu Keluarga; 5) fotokopi kutipan akta kematian orang tua; 6) SPTJM kebenaran data sebagai anak sah dengan 2 (dua) orang saksi. Apabila perkawinan orang tuanya tidak dapat dibuktikan dengan penetapan pengadilan maka pencatatan pengesahan anak tidak dapat dilakukan karena anak tersebut dilahirkan sebelum perkawinan sah menurut hukum agama dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia sebagai pemohon dalam pencatatan pengesahan anak.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Pencatatan perubahan nama dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.Persyaratan pencatatan perubahan nama dimaksud berupa:a. salinan penetapan pengadilan negeri;b. kutipan akta Pencatatan Sipil;c. KK;d. KTP-el; dane. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

a. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.b. Merujuk ketentuan tersebut maka pencatatan perubahan nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan nama sebagai pengganti catatan pinggir. Selanjutnya Disdukcapil Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis hal pencatatan perubahan nama tersebut kepada Kantor Perwakilan/Kedutaan Besar Republik Jerman di Jakarta.

Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, disebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta serta harus memenuhi persyaratan:a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan Sipil; danb. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan redaksional.Apabila sudah memenuhi persyaratan diatas, kutipan akta kelahiran tersebut dapat dilakukan perubahan akta, dan juga kesalahan nama pada orang tua apabila sudah melampirkan dokumen autentik, maka dapat dilakukan pembetulan akta pada akta kelahiran anaknya oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.

a. Berdasarkan Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, diatur bahwa perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI atau dari WNI menjadi WNA wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.b. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, diatur bahwa WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.Merujuk ketentuan diatas, maka setiap perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan penduduk tersebut dibuat dalam bentuk catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki berdasarkan bukti/dasar perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dimaksud.

Perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam pencatatan sipil yang harus dilaporkan untuk dicatatkan pada Disdukcapil setelah ada Penetapan Pengadilan Negeri, Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pada intinya berbunyi:a. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.b. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.Sedangkan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan dokumen kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022, yang berbunyi dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan dokumen kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur untuk melakukan perubahan dan pembetulan nama pada akta pencatatan sipil, termasuk akta kelahiran, serta kaitannya dengan perbaikan kesalahan penulisan pada ijazah/STTB adalah sebagai berikut:a. Perubahan NamaBerdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, perubahan nama pada akta pencatatan sipil harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan, perubahan tersebut akan dicatatkan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.b. Pembetulan NamaMerujuk Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Selain itu, Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 menyatakan bahwa pembetulan nama dapat dilakukan tanpa penetapan pengadilan jika ada dokumen otentik yang menjadi dasar pembetulan dan nama yang diperbaiki tidak berubah sepenuhnya. Hal ini juga berlaku untuk akta kelahiran yang diterbitkan sebelum ijazah.c. Perbaikan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTBPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 mengatur format surat keterangan kesalahan penulisan pada ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). Lampiran Format I C dan Format 2 C dalam peraturan tersebut menjelaskan format untuk surat keterangan kesalahan penulisan ijazah/STTB, baik untuk sekolah yang masih operasional maupun yang sudah tidak operasional atau tutup. Kesalahan penulisan pada ijazah/STTB dapat diperbaiki berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Sekolah.Berdasarkan penjelasan di atas, prosedur yang harus diikuti adalah:a. Untuk perubahan nama pada akta pencatatan sipil, mengajukan penetapan pengadilan dan mencatatkan hasil penetapan tersebut pada register akta.b. Untuk pembetulan nama pada akta pencatatan sipil, dapat dilakukan tanpa penetapan pengadilan jika didukung oleh dokumen otentik dan tidak mengubah nama secara keseluruhan.c. Untuk perbaikan kesalahan penulisan pada ijazah/STTB, pemohon harus mengikuti format surat keterangan kesalahan penulisan ijazah/STTB yang diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014, serta mendapatkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Sekolah.Dengan mengikuti prosedur-prosedur di atas, perubahan dan pembetulan nama pada dokumen kependudukan serta perbaikan kesalahan penulisan pada ijazah/STTB dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 yang intinya diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.b. Merujuk angka 1(satu) tersebut di atas dan dikaitkan dengan pertanyaan Saudara, maka perubahan nama A menjadi B berdasarkan Penetapan Pengadilan Blora tersebut sudah dapat juga dijadikan dasar untuk pencatatan perubahan nama di akta kelahiran anaknya.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), diatur bahwa apabila kelahiran anak tersebut belum dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, maka Disdukcapil dapat menerbitkan surat keterangan pelaporan, dengan persyaratan berupa bukti pencatatan Peristiwa Penting yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah bila menggunakan bahasa asing atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Untuk dicatatkan sebagai Anak Berkewarganegaraan Ganda sesuai Pasal 55 ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 harus memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan WNA oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diatur bahwa, Warga Negara Indonesia salah satunya adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pengakuan anak oleh ayah kandungnya melalui Pengadilan, sehingga atas dasar pengakuan anak tersebut, dapat dicatatkan dalam dokumen kependudukan sebagai anak berkewarganegaraan ganda (WNI) dan setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, intinya diatur bahwa setiap Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA yang telah mendapat persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia untuk dibuatkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan dan surat tersebut oleh Perwakilan Republik Indonesia diteruskan kepada menteri yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan untuk diterbitkan SK Pelepasan Kewarganegaraannya dan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Dalam aplikasi SIAK, perubahan Status Kewarganegaraan syarat utama yang harus diisi adalah Nomor SK Pelepasan Kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh menteri yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan dalam hal ini menteri Hukum dan HAM. Sehingga dalam setiap perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA harus memiliki SK Pelepasan kewarganegaraan untuk merubah status kewarganegaraan seseorang dalam aplikasi SIAK dan dibuatkan catatan pinggir pada kutipan akta dan register akta pencatatan sipil.

Dasar hukum yang mengatur mengenai anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya Pasal 4 huruf c, d, h, dan l, Pasal 5, dan Pasal 6. Selain itu, terdapat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang intinya: a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau sebaliknya, anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin serta anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan, adalah Warga Negara Indonesia; b. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia; c. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau setelah menikah. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang menangani kewarganegaraan di Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun (usia 21 tahun) atau setelah menikah. Apabila anak tersebut tidak memilih sampai batas waktu yang ditentukan, maka status kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia akan hilang.

Merujuk ketentuan Pasal 3A dan Pasal 67A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang intinya diatur bahwa bagi anak berkewarganegaraan ganda belum memilih kewarganegaraan sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 tersebut di atas, yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan, dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM.

Pihak berwenang harus melakukan langkah-langkah berikut: a. Melakukan pendataan terhadap anak berkewarganegaraan ganda di wilayahnya. b. Melakukan sosialisasi dan advokasi kepada penduduk, terutama kepada anak berkewarganegaraan ganda, mengenai ketentuan untuk memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau menikah. c. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat terhadap penduduk/anak berkewarganegaraan ganda tersebut.

Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, pastikan bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Persyaratan tersebut meliputi: a. Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan atau surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dari Perwakilan Republik Indonesia. b. Kutipan akta pencatatan sipil. c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Agar berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM setempat, untuk memastikan apakah perubahan status kewarganegaraan yang bersangkutan telah mempunyai persyaratan sebagaimana dimaksud di atas. Apabila yang bersangkutan telah mempunyai persyaratan tersebut, maka Dinas Dukcapil Kota Medan dapat merubah statusnya menjadi bukan penduduk dan WNA serta membuatkan catatan pinggir pada register dan kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki. Tetapi apabila yang bersangkutan belum mempunyai persyaratan dimaksud, maka diminta kepada Saudara agar segera mengusulkan penonaktifan NIK nya kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 diatur bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. a. Persyaratan pembetulan akta Pencatatan Sipil diajukan permohonan oleh subjek akta karena kesalahan tulis redaksional berupa: 1) dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan 2) kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional. Hasil pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dimaksud, Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta, menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon. b. Pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022. Persyaratan pembetulan nama yang harus dipenuhi berdasarkan Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470113287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 berupa: 1) permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan; 2) fotokopi dokumen autentik meliputi ijazah, buku nikah, pasport dll; 3) kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan nama; 4) mengisi SPTJM Kebenaran data dengan 2 orang saksi. Hasil pencatatan pembetulan nama, Disdukcapil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan nama dan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil serta mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta. c. Pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta dilakukan pembetulan secara langsung oleh petugas sebelum diserahkan kepada Pemohon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 88 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 yang berlaku sejak tanggal 21 April 2022, terdapat ketentuan Pasal 5 ayat (3) diatur bahwa tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang: a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain; b. menggunakan angka dan tanda baca; dan c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (1) diatur Penduduk yang memberikan nama yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3), pejabat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia tidak mencatatkan dan menerbitkan Dokumen Kependudukan.

a. Pencatatan perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pada intinya bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 diatur bahwa Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pencatatan perubahan, Disdukcapil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. b. Pencatatan pembetulan nama diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022, bahwa Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470113287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 diatur bahwa bilamana terdapat permohonan pembetulan nama, maka pencatatannya termasuk dalam kategori pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil, dan harus memenuhi persyaratan: 1) permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan; 2) fotokopi dokumen autentik meliputi ijazah, buku nikah, pasport dll; 3) kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan nama; 4) mengisi SPTJM Kebenaran data dengan 2 orang saksi (tidak perlu fotokopi KTP-el saksi). Hasil pencatatan pembetulan nama, Disdukcapil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan nama dan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil serta mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa kedua hal tersebut mengandung kaidah yang berbeda: a. Perubahan nama dilakukan apabila semua data pada dokumen kependudukan dan dokumen identitas lainnya namanya sama, jika ingin dikurangi atau ditambahkan atau disisipkan satu kata atau diganti nama secara keseluruhan harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri. b. Pembetulan nama, dilakukan jika nama pada dokumen kependudukan tersebut salah atau keliru, dan ada dokumen otentik yang benar sebagai salah satu indikator dasar untuk dilakukan pembetulan nama ditambahkan dengan mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010, diatur bahwa tempat lahir yaitu Nama Kabupaten/Kota tempat penduduk dilahirkan, bukan nama kampung, desa/kelurahan atau kecamatan. Apabila nyata-nyata terjadi kesalahan/kekeliruan dalam penulisan akta pencatatan sipil termasuk akta kelahiran, antara lain mengenai tempat lahir, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua, maka dapat dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan asas Contrarius Actus. Pemohon harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk menjamin kebenaran data yang diberikan. Pembetulan dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta pencatatan sipil. Jika kesalahan tersebut, hanya berupa kesalahan tulis redaksional (tidak merubah makna), pembetulan dilakukan dengan menarik kutipan akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dan menerbitkan kembali kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil mengenai pembetulan tersebut.

a. Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri. b. Merujuk Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 diatur dalam hal terjadi kesalahan penulisan tempat tanggal lahir dilakukan dengan melampirkan dokumen sah yaitu kutipan akta kelahiran dan/atau ijazah, selanjutnya Pasal 6 huruf a diatur perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijazah, dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diatur elemen data statis tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan. c. Selanjutnya pada Lampiran Format I C dan Format 2 C Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Kesalahan penulisan Ijazah/STTB bagi sekolah masih operasional dan sekolah sudah tidak operasional atau tutup. Mengenai perubahan data kependudukan (seperti nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua di dalam Kartu Keluarga dan KTP-el) dan akta pencatatan sipil karena berbeda dengan ijazah diberikan penjelasan dengan terlebih dahulu melihat dokumen pendukung yang menyatakan identitas sebenarnya yang ada di dalam dokumen pendukung tersebut sebagai berikut: a. Terhadap perubahan elemen data nama pada KK dan KTP-el dilakukan dengan melampirkan persyaratan fotokopi kutipan akta kelahiran dan/atau ijazah, selanjutnya elemen data tempat dan tanggal lahir dilakukan dengan melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan; dan perubahan nama pada akta pencatatan sipil harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri; serta perbaikan kesalahan penulisan pada Ijazah/STTB yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Sekolah; b. Terkait adanya penolakan pengadilan atas permohonan perubahan data dari masyarakat, maka perlu dilampirkan salinan penetapan pengadilan.

a. Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta Pasal 87 dan 89 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, diatur pembetulan akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil. Pembatalan akta pencatatan sipil juga dapat dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan / Contrarius Actus yaitu oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Perubahan tanggal kelahiran pada akta kelahiran tidak berdasarkan dokumen autentik dan juga sesuai Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dari Ombudsman RI Perwakilan bahwa terjadi maladministrasi dalam penerbitan perubahan/perbaikan akta kelahiran, maka perubahan tersebut dapat dibatalkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanpa melalui penetapan pengadilan. b. Pembatalan dilakukan berdasarkan permohonan dari subyek akta atau orang lain yang merasa dirugikan, dengan tata cara menarik kutipan akta kelahiran dimaksud dari subyek akta serta membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan menerbitkan kembali kutipan akta kelahiran sesuai tanggal lahir yang semula.

a. Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022, diatur bahwa dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Penjelasan angka 38 pada Lampiran Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470113287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 disebutkan bahwa bilamana terdapat permohonan pembetulan nama, maka pencatatannya termasuk dalam kategori pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil, dan harus memenuhi persyaratan berupa: 1) Permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan; 2) Fotokopi dokumen otentik meliputi Ijazah, Buku Nikah, Pasport dll; 3) Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan nama; dan 4) Mengisi SPTJM Kebenaran Data dengan 2 orang saksi. Merujuk ketentuan di atas, hasil dari pencatatan pembetulan nama yaitu Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan nama dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari subjek akta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, pada: a. Pasal 48 ayat (2) diatur bahwa dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat memenuhi persyaratan berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga menunjukan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dilakukan pencatatan dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran sebagai Anak Ayah dan Ibu dengan tambahan Frasa, yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Pasal 87 (2) huruf d dan e, disebutkan bahwa pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan Akta, menerbitkan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari subjek akta. Merujuk ketentuan di atas, Akta Kelahiran anak seorang Ibu dapat dilakukan pembetulan menjadi anak Ayah dan Ibu dengan tambahan frasa dimaksud, apabila pada saat anak tersebut dilahirkan orang tuanya sudah menunjukkan sebagai suami istri dalam Kartu Keluarga, dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri (F-2.04). Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran serta mencabut Kutipan Akta Kelahiran lama dari subjek akta.

a. Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 diatur bahwa dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Penjelasan angka 38 pada Lampiran Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470113287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 diatur bahwa Bilamana terdapat permohonan pembetulan nama, maka pencatatannya termasuk dalam kategori pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil, dan harus memenuhi persyaratan berupa: 1) permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan; 2) fotokopi dokumen autentik meliputi ijazah, buku nikah, pasport dll; 3) kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan nama; 4) mengisi SPTJM Kebenaran data dengan 2 orang saksi (tidak perlu fotokopi KTP-el saksi).

Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil juga dapat dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan/Contrarius Actus. a. Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 diatur bahwa pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan memenuhi persyaratan berupa: 1) salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 2) kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan; 3) KK; dan 4) KTP-el. Hasil pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ini, Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil, mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan pengadilan. b. Pembatalan akta Pencatatan Sipil tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dengan memenuhi persyaratan berupa: 1) kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan; 2) dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan; 3) KK; 4) KTP-el; atau 5) surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Hasil pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan ini, Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan RI mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan.

a. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, diatur bahwa pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil bagi penduduk harus memenuhi persyaratan: salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan, KK dan KTP-el. b. Selanjutnya ayat (3) huruf d, huruf e dan huruf f diatur pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kab/Kota membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil, mencabut kutipan akta pencatatan sipil dan menerbitkan register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan putusan pengadilan. Merujuk ketentuan diatas, maka pencatatan pembatalan Akta Kelahiran berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun kutipan akta kelahiran yang akan dibatalkan tersebut masih dikuasai ibu kandung dan tidak ingin menyerahkannya, meski demikian tetap dapat dilakukan pembatalan dengan adanya permohonan, dalam hal ini pemohon membuat surat pernyataan bahwa kutipan akta kelahiran tersebut tidak dapat diserahkan karena berada dalam penguasaan ibu kandung. Terhadap permintaan kembali Kutipan Akta Kelahiran yang sudah ditarik oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, yang memiliki kesamaan isi/substansi dgn Kutipan Akta Kelahiran dengan status sebagai anak pasangan suami istri yang telah dibatalkan, tidak dapat dipenuhi karena putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung memutuskan bahwa bukan anak, melainkan anak seorang ibu. Apabila diserahkan kutipan akta kelahiran dimaksud sama halnya dengan mengakui sebagai anak pasangan suami istri. Selanjutnya seseorang hanya boleh memiliki kutipan akta kelahiran dengan satu nomor register akta kelahiran.

a. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, intinya diatur bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. b. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Merujuk ketentuan tersebut, maka akta kelahiran hanya dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pencatatan pembatalan akta kelahiran tersebut dilakukan dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Pasal 89 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019.

a. Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. b. Sesuai Pasal 89 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, diatur bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dapat juga dilakukan tanpa melalui pengadilan/ Contrarius Actus, dengan memenuhi persyaratan berupa kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan, dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan, fotokopi KK, KTP-el dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Disamping itu, pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus hanya dapat dilakukan apabila tidak dalam sengketa. Merujuk ketentuan di atas, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan akta pencatatan sipil. Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk/subyek akta berdomisili.

a. Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. b. Merujuk Pasal 89 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, diatur bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dapat juga dilakukan tanpa melalui pengadilan/ Contrarius Actus, dengan memenuhi persyaratan berupa kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan, dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan, fotokopi KK, KTP-el dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Disamping itu, pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus hanya dapat dilakukan apabila tidak dalam sengketa.

a. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan. b. Pembatalan akta dapat dilakukan tanpa penetapan pengadilan, dengan berdasarkan asas Contrarius Actus dan karena benar-benar terdapat kesalahan/kekeliruan serta menggunakan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. c. Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pembatalan setelah ada permohonan pembatalan akta dari subyek akta atau pihak lain yang berkepentingan atau yang dirugikan. Pemohon juga harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk menjamin kebenaran data yang diberikan.

Berdasarkan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, bahwa Pejabat Pencatatan Sipil dapat membatalkan akta pencatatan sipil tanpa penetapan pengadilan/Contrarius Actus, dengan persyaratan kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan, KK, KTP-el dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Terhadap akta kematian dapat dibatalkan tanpa melalui penetapan pengadilan berdasarkan permohonan penduduk dengan memenuhi persyaratan dimaksud.

Berdasarkan: a. Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan substansi. b. Pasal 38 ayat (2) dan (4) serta Pasal 89 ayat (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, bahwa pembatalan akta Pencatatan Sipil dan dokumen Pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus. Merujuk ketentuan di atas, pembatalan dokumen kependudukan lainnya dan NIK dapat dibatalkan tanpa melalui pengadilan/ Contrarius Actus.

a. Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, diatur bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. b. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, disebutkan bahwa pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil bagi penduduk harus memenuhi persyaratan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan. Merujuk ketentuan diatas, pembatalan akta kelahiran dapat dilakukan melalui proses hukum jika salah satu atau kedua orang tua yang tercantum dalam akta telah meninggal dunia. Proses ini melibatkan pengajuan permohonan ke pengadilan dengan menyertakan bukti kematian orang tua yang terdaftar dalam akta. Setelah pengadilan menilai dan memutuskan, akta kelahiran dapat dibatalkan, dan kemungkinan akan dikeluarkan akta kelahiran yang baru sesuai dengan keputusan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 diatur register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan kembali oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota : a. Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil dilakukan di tempat register diterbitkan atau sesuai dengan domisili Penduduk dan dilaksanakan berdasarkan kutipan atau fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil. b. Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa dilakukan di tempat domisili Penduduk sebagai berikut. 1) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak berdasarkan permohonan dengan melampirkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak. 2) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang hilang berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian. 3) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan. c. Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil dilakukan setelah pencatatan register akta Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Pasal 92 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 diatur bahwa penerbitan kembali kutipan akta pencatatan sipil karena: a. rusak, dilakukan berdasarkan permohonan dengan melampirkan kutipan akta pencatatan sipil yang rusak; b. hilang, dilakukan berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian; dan c. berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa, dilakukan berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka penerbitan kembali kutipan akta pencatatan sipil dapat juga dilakukan terhadap subjek/orang yang telah meninggal dunia, dengan adanya permohonan dan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan Pasal 92 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dimaksud, serta sepanjang register akta pencatatan sipil tercatat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat akta pencatatan sipil diterbitkan.

Terkait permohonan perubahan status pada kutipan akta kelahiran menjadi anak pasangan suami isteri. Dalam penerbitan akta kelahiran saat itu dipandang terdapat kesalahan petugas pelayanan tidak meminta persyaratan bukti perkawinan orang tuanya, sehingga terbit akta kelahiran dengan status sebagai anak seorang ibu yang seharusnya anak pasangan suami isteri. Oleh karena itu perlu penerbitan kembali kutipan akta kelahiran untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan mekanisme Contrarius Actus, Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta kelahiran dan menerbitkan kembali kutipan akta kelahiran. Proses pencabutan dan penerbitan kembali kutipan akta kelahiran dilakukan di tempat penduduk berdomisili Disdukcapil Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Selanjutnya Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai domisili sekarang memberitahukan pencabutan dan penerbitan kembali tersebut kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota yang menerbitkan kutipan akta kelahirannya untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dimaksud.

Berdasarkan: a. Pasal 4 huruf d dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia. Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Indonesia selanjutnya mendaftarkan diri kepada Menteri Kemenkumham melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (tahun) setelah Undang-Undang 12 Tahun 2006 diundangkan (Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2006). b. Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, maka paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Merujuk ketentuan di atas, apabila anak tersebut sudah didaftarakan ke Kemenkumham menjadi Warga Negara Indonesia Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas berdasarkan Surat Keputusan Menkumham maka dalam penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil anak yang bersangkutan ditulis sebagai Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan: a. Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. b. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. c. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, diatur bahwa dalam hal NIK yang tercantum pada KTP-el berbeda dengan NIK yang tercantum pada dokumen kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga atau badan hukum Indonesia, berlaku NIK yang tercantum pada KTP-el. Merujuk ketentuan di atas, identitas dalam dokumen kependudukan dapat diubah berdasarkan Penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Apabila ada kendala teknis terkait QR Code pada catatan pinggir perubahan nama yang tidak bisa terbaca, maka diminta kepada Disdukcapil agar menugaskan ADB untuk berkonsultasi kepada tim teknis SIAK pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 diatur bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Persyaratan pencatatan peristiwa penting lainnya berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; dan d. KTP-el. Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Pencatatan perubahan jenis kelamin dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya, kutipan akta Pencatatan Sipil; dan fotokopi Kartu Keluarga. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir perubahan peristiwa penting lainnya (perubahan jenis kelamin) pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

a. Berdasarkan Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 diatur bahwa dalam hal terjadi Peristiwa Penting yang dialami oleh Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat diterbitkan surat keterangan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota ditempat terjadinya Peristiwa Penting. b. Sesuai Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 diatur bahwa Dalam hal terjadi Peristiwa Penting yang dialami oleh Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dalam wilayah NKRI, dapat diterbitkan surat keterangan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota ditempat terjadinya Peristiwa Penting. Merujuk ketentuan di atas, persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan Surat keterangan dimaksud, berupa bukti Peristiwa Penting yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menyatakan terjadinya Peristiwa Penting. Disdukcapil Kabupaten/Kota ditempat terjadinya Peristiwa Penting menerbitkan surat keterangan Peristiwa Penting dan surat keterangan Peristiwa Penting diserahkan kepada Pemohon.