Selamat Datang di SIRANCAK

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, pencatatan biodata penduduk dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Surat pengantar (asli) dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain; b. Fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; c. Fotokopi bukti pendidikan terakhir; d. Apabila tidak memiliki syarat b dan c, maka mengisi surat keterangan tidak memiliki dokumen kependudukan. Tata Cara. a. Pemohon mengisi Formulir Biodata Keluarga (F-1.01)' b. Pemohon menyerahkan surat pengantar RT dan RW (tidak diperlukan untuk anak yang baru Iahir dengan orang tua yang sudah terdaftar dalam database kependudukan); c. Pemohon menyerahkan fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (seperti paspor, surat keterangan lahir dari RS/ Puskesmas/Klinik); d. Pemohon menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah); e. Apabila huruf c dan huruf d tidak dimiliki, maka Pemohon mengisi Surat Peryataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan (F 1 .0a); f. Pemohon menyerahkan surat pernyataan (asli) tidak keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost; g. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh penduduk, Dinas memberikan Biodatanya. Catatan: Untuk pelayanan onlineldaring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, bahwa dalam hal NIK yang tercantum pada KTPeI berbeda dengan NIK yang tercantum pada Dokumen kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga atau badan hukum lndonesia, maka NIK yang berlaku adalah NIK yang tercantum pada KTPel.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, bahwa NlK berlaku seumur hidup dan selamanya tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili

Tidak perlu mengubah data pada dokumen kependudukan calon jamaah haji. Data yang tercantum di BPIH (Biaya Penyelenggaraan lbadah Haji) hanya digunakan untuk kepentingan haji dan tidak mempengaruhi dokumen kependudukan resmi yang dimiliki. Oleh karena itu, perubahan data pada dokumen kependudukan tidak diperlukan untuk tujuan ibadah haji.